Sejarah Batavia pada Abad 18 - Ini adalah tahun-tahun termakmur kota tersebut, walaupun banyak orang mendapatkan untung dari pengeluaran VOC sepanjang abad ke-18. Kondisi Bataviasendiri-temspat rawa-rawa malarianya, bagian-bagian kotanya uang padat populasi, gaya hiduo tak sehat para imigran belanda-ditambah lagi dengan wabah kolera dan gondok mengurangi populasi penduduk dalam kota. 

Bahaya kematian tersebut membuat para warga kota Batavia, dengan kekayaanya, membangun vila-vila yang luas dan udaranya yang lebih segar diluar daerah pemukiman yang lama. Pada pertengahan abad, kota tersebut sudah melebar ke selatan sejauh Bogor. Meteka membangun bukan semata-mata untuk alas an kesehatan. Perkebunan luas memebrikan warga Batavia kaya cara yang baik untuk memamerkan kekayaan. Juga untuk memberikan wacana yang segar dalam memadukan budaya Eurasia.

Perpindahan dari kota lama sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Petronella Speelman-Wonderaer pada 1680 menggambarkan dirinyahidup di " perkebunan bernama Wonderwel, di luar kota Batavia." Tiga puluh tahun sebelumnya Tavernier telah berbicara tentang para pejabat yang " memiliki tamanya sendiri " di sepanjang sungai di mana mereka bepergian dengan perahu. 

De Graaff juga mencatat kecenderungan orang-orang untuk mencari tempat tinggal didesa bagian selatan Batavia. " diluar kota," tulisnya, " orang dapat menemukan peternakan, sungai-sungai, ladang beras, dan tebu dan perkebunan yang indah. Kesemuanya memiliki pohon-pohon buah, dan beberapa memiliki rumah-rumah bagus dan taman-taman yang indah.

Awalnya, perkebunan di desa hanya digunakan untuk rekreasi beberapa jam. Pemiliknya akan kembali kembali ke balik-balik dinding-dinding Batavia pada malam hari. Kepergian orang-orang yang berpengaruh di kota biasanya akan ditulis di surat kabar Daily Register, seperti tulisan 27 september 1648:" Siang ini Gubernur jenderal ( van der Lijn ) bersama isteri dan anaknya, juga para anggota dewan Belanda beserta isteri, berlayar dengan dua perahu besar ke perkebunan Tuan Caron yang baru saja di bangun,. Mereka di undang oleh Tuan Caron, berpesta dan terhibur. Mereka kembali berlayar disungai yang dingin dan seluruh rombongan tiba kembali kekastil pada pukul delapan malam.

Hanya pada abad ke-18 masyarakat kelas atas menghabiskan beberapa minggu sekali di pedesaan dan pensiunan pegawai bertempat tinggal secara permanen divila-vila pedesaan. Perubahan kebiasaan hidup ini sebagian disebabkan oleh dua kondisi. Pertama adalah perjanjian yang ditandatangani dengan Bantam pada 1684 yang menjamin Batavia dari serangan dunia luar. Yang kedua adalah perubahan lingkungan Batavia menjadi lahan perkebunan. 

Semakin banyaknya tumbuhan besar di sekiatr Batavia memeperkecil ancaman terhadap kehidupan dan property dari binatang liar dan budak yang kabur. Karena itulah, masyarakat colonial, yang pada abad ke-17 tinggal di pinggiran pilau Jawa dan biasanya hanya memandang kearah laut, kearah tanah kelahiran mereka di Eropa, kini mulai melihat kepedalaman daratan. Mereka memperluas kekuasaan mereka dari dinding-dinding kota menuju tanah luas berhektar-hektar.

Sekitar 1700an, pelukis Belanda Cornelis de Bruijn memulai perjalananya keliling dunia dan sampai di Batavia pada 1706. Ia membawa surat pengenalan dan langsung diperkenalkan kepada gubernur jenderal saat itu, Joan van Hoorn. Ia juga diperkenalkan kepada pejabat tinggi dan mantan Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn, yang hidup dalam masa pensiunanya disebuah villa yang teletak dekat dengan kota. Salah satu interaksi social Bruijn adalah sebuah makan malam bersama anggota dewan Abraham van Riebeeck di pesta ulangtahun isterinya di perkebunan yang teletak, pada waktu perjalan masa itu. 

Satu setengah jam kearah selatan. Seluruh sisi pedesaan pada saat itu ditanami padi, tulis de Bruijn," saya juga melihat bermacam-macam pohon-pohon yang buahan diperkebunannya - Sejarah Batavia Abad 18, walaupun buah-buahan itu belum matang. Tanah itu dirawat setiap hari. Meskpun rumah itu sudah selesai dibuat,kandang kuda dan dapurnya masih dalam pembangunan.

De Bruijn juga pernah menjadi tamu Cornelis Chastelein di tanah miliknuya di Depok. Chalestein ( 1657-1714 ) pindah ke Batavia dengan pangkat akuntan, ditemani adik-adik perempuanya. Ia bekerja pada VOC jingga ia meninggal dengan pangkat anggota dewan penuh. Ia memulai karirnya di Indonesia sebagi anak seorang pemegang saham penting di VOC dan melancarkan karirnya di hirarki tersebut dengan menikahi purti Mattheus de Haan ( Gubernur Jenderal pada 1725-2729 ). 

Chalestein juga mengakui Maria dan Chatarina sebagi anak perempuanya dari budak Leonora van Bali. De Bruijn menggambarkan villa Chalestein terbagi dalam dua ruangan dan dibangun dari kayu. Ia mencatat bahwa budak Chalestein memasukkan mereka semua dalam surat wasiatnya. Kemudian Depok menjadi wilayah komunitas Kristen yang sangat kentar selama lebih dua abad.

Selain narasi dari pelancong, informasi tentang vila-vila pedesaan itu juga didapat dari rencana tanah dan pembangunan vila dan tamanya, lukisan-lukisan kontemporer dan foto-foto yang diambil pada abad tersebut ketika rumah-rumah itu masih ada. Hasil pekerjaan Johannes Rach dan foto-foto indah yang disusun oleh V.I van de Wall dan F. de Hann sangat membantu dalam menggambarkan keadaan saat itu. Tigas rumah pedesaan yang berbeda akan digambarkan secara singkat disini beserta hubungan dengan pemiliknya.

Gunung Sari dibangun oleh Frederik Julius Coyett di decade ke tiga abad ke-18. Coyett adalah cucu Gubernur Jenderal Frederik Coyett dari Taiwandan Susanna Boudaen, saudara dekat dari calon pengantin perempuan Caron. Coyett sang cucu lahir di Asia, tetapi pergi ke Belanda pada 1707 setelah mulai bekerja pada VOC sebagai asisten. Sekembalinya dari Belanda ia langsung menjadi pegawai tinggi-pedagang senior, Gubernur Propinsi Utara Jawa, anggota dewan luar biasa (1737)-dan menghimpun kekayaan sepanjang karirnya. Ia menelusuri pulau Jawa melebihi orang-iorang pada masanya, mengunjungi Solo pada 1733 dan memasuki wilayah Mataram. 

Melihat garis keturunan keluarganya ( ia generasi kedua yang dilahirkan di Indonesia ) yang sudah lama berad di Jawa, tidaklah mengherankan rumah-rumah yang dibangunya bernuansa Indonesia. Gunugn Sari adalah bangunan yang tertutup, dengan bagian depan yang luas dan bagian belakang yang terdiri dari beranda-beranda berpilar dengan lantai marmer dan atap berpuncak-sebuah modifikasi dari pendopo Jawa atau ruang resepsi. Pada dinding dan halaman, dipajanglah patung-patung Hindu dari candi Parambanan yang gemari Coyett. Ia mengumpulkan patung-patung tersebut selama perjalanannya di pedalam Jawa lalu dibawanya ke Batavia.

Setelah kematian Coyett, Gunung Sari berpindah tangan kepada Geertruida Margareth Goossens, tunanganya. Rumah tersebut telah berganti milik sampai empat kali sampai akhirnya menjadi milik Kapten Cina Batavia pada 1761, Lip Tjipko. Sejak saat itu, rumah tersebut menjadi kuil dan kuburan untuk orang-orang Cina yang tinggal dikota dan tersebut Klenteng Sentiong.

Gunugn Sarimemiliki ornament dan ukuran yang sederhan, dan sangat berbeda dengan rumah memukau yang dibangun Gubernur Jenderal P.A van deer Parra. Seperti dalam lukisan Rach, bangunan tersebut memilki ukuran yang sangat besar dan tampilan yang sangat memukau - Sejarah Batavia pada Abad 18. Bagian tengahnya terdiri dari dari dua lantai dengan hiasan patung-patung elang diatasnya dan dengan pot-pot ornament serta arca-arca. 

Gerbang yang besar dan monumental penuh ukiran berdiri tegak. Dari depan ke belakang terdiri dari gedung-gedung yang terpisah-kamar tamu, kamar budak, kandang kuda, dan seterusnya-model yang biasa ditemukan di rumah-rumah Indonesia dan, lagi-lagi dikembang dengan gaya Jawa. Rumah tersebut dialiri air sungai Ciliwung. Tempat-tempat pemandian didirikan di tepian sungai itu. Dengan pohon-pohon asam yang menaungi jalan menuju pemandian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Chijs, J.A van der. 1879 Proeve eener Ned. Indische bibligeograpie (1659-1870): Vermeerdarde en verberterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verberteringen voor de jaren 1721-1870 (contoh Bibliografi Belanda-Indies, 1659-1870: pembesaran dan perbaikan dicatak ulang untuk 1659-1720, tambahan dan ravisi 1721-1870 ). Batavia: W. Bruining & Co.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Tt ( Ensiklopedi Belanda-Hindia ). 's-Gravenhage, Leiden: M. Nijhoff dan E.J Brill.

Sejarah Perubahan Sosial Budaya di Batavia Abad ke 19 - Tidak seperti pada masa VOC, abad ke-19 kaya akan catatan-catatan pribadi yang ditulis oleh anggota komunitas Eropa di Indonesia yang berkembang pesat. Tidak ada lagi catatan-catatan perjalanan yang ditinggalkan oleh para pelancong. Pada abad ini, para pemukim dari berbagai tingkatan masyarakat merasa tergerak untuk mengemukakan pendapatnya di surat kabar yang terbit pada masa itu. 

Kebanyakan para penulis tersebut mengemukakan pendapatnya mengenai ketidakmampuan orang Belanda di Indonesia dalam menjaga integritas mereka dengan kebudayaan asli mereka selama beberapa dekade. Banyak imgran abad-19 yang berusaha menjelaskan perubahan drastic yang terjadi pada kebudayaan Eropa di Indonesia - Sosial Budaya di Batavia Abad 19. Banyak penulis, mulai dari Jhannes Hennus sampai Bas Veth melayangkan kritik terhadap terhadap kondisi hidup di Indonesia abd ke-19 dan menganggapnya sebagai sebuah degenerasi. Penjelasan mereka mengenai perubahan kebudayaan bervariasi. 

Dari penolakan keras para imigran untuk menghargai hak istimewa dan hak asazi system kelas pada masyarakat, perkawinan campur, sampai merusak keturunan Belanda. Di samping itu, praktek pengambilan perempuan local sebagai gundik ditenggarai sebagai penyebab hilangnya nilai-nilai budaya Belanda. Juga pemicu permasalahan domestic rumahtangga imigran dan penelantaran anak hasil hubungan tersebut. Anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang merusak hukum dan ketertiban.

Penulis menyalahkan perubahan mendadak dalam gaya hidup dan kepercayaan para perempuan kulit putih. Mereka dianggap malas, sombong dan terlalu mencintai dunia setelah menetap di Indonesia. Penulis lain mencemooh berkurangnya kesalehan dan menggolongkan para imigran sebagai orang yang terobsesi terhadap harta, jabatan dan kehormatan. Sudah menjadi suatu yang lumrah bagi para penulis untuk mengkritik kebiasaan membaca masyarakat Eropa di Indonesia yang tidak terarah dan tanpa tujuan yang serius. 

Para kritikus tersebut menghubungkan perubahan budaya dengan pergaulan sehari-hari bersama penduduk setengah Asia. mereka mendesak para orang tua untuk mengirimkan anaknya belajar ke Belanda. Mereka menunjukkan keterkejutan terhadap kebiasaan bangsa Eropa yang menonton wayang dan mengagumi keseniaan Indonesia.

Kritik terpedas ditunjukkan kepada para imigran yang hidup layaknya penduduk local."kisah-kisah horror" ini ditulis dalam semua laporan mengenai kehidupan orang indies. Kritik mereka menunjukkan bahwa dalam masyarakat colonial, penampilan luar memiliki banyak implikasi. Perubahan pada pakian yang dikenakkan seseorang bisa diartikan perubahan mata pencaharian, perubahan system hukum yang mengatur perbuatanya. Semua ini menujukkan perbedaan hak dan kewajiban , naik atau turunya status seseorang dalam kelompok yang terpisah.

Pada masyarakat berikutnya, beberapa penulis lain mengemukakan kekagumannya terhadap kebiasaan dan tingkahlaku yang khas Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai "keramahan Indies". Keramahan Indies ini antara lain adalah keroyalan memberikan hadiah pada teman dan saudara. Juga keramahan pada tamu yang selalu mereka hibur agar betah berlama-lama dirumahnya. Mereka melihat bahwa hidup yang elegan adalah kehidupan sehari-hari yang berjalan dalam tempo lambat, percakapan diluar rumah di malam hari selama berjam-jam, berjalan-jalan dengan kereta kuda dan bermain bola. Mereka begitu hangat dan suka menolong sesame orang eropa yang dianggap oleh kritikus sebagai sebuah kemunafikan semata.

Orang-orang eropa ini semakin menambah keluwesan meraka berbudaya Indies dengan meminum kopi di pagi hari, tidur siang dan saling berkunjung satu sama lain. Ketika dihadapkan pada kritikus yang mengancam kurangnya stimulasi intelektual pada masyarakat colonial, para penulis ini berasalasan bahwa tindakan mereka ditujukan untuk memperluas pemikiran, Perubahan sosial Budaya di Batavia Abad ke 19. Bahkan, beberapa dari penulis ini menunjukan kekaguman mereka terhadap para nyai (gundik Indonesia) yang setia pada majikan dan bagi pemiliknya menguak " misteri dunia timur". Sementara itu beberapa penulis lainya mengabdikan eksistensi juru masak dan pengasuh Jawa dalam tulisan mereka.

Para penulis ini mengagumi kebiasaan masyarakat Indies. Terutama dalam bentuk pakian, kebiasaan mandi dan risjsttafel yang menjadi karakteristik koloni Eropa di paruh abd ke-19. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ketika para imigran dapat tetap berhubungan dengan tanah kelahiran nya melalui telegraf, buku dan cuti kekampung halaman, meraka tetap mengadopsi kebiasan-kebiasaan Indonesia. para imigran laki-laki VOC yang mungkin tidak pernah mengunjungi tanah kelahiranya bisanya mempertahankan gaya berpakaian dan rambut palsunya. Mereka jarang mandi dan mengganti baju serta bekerja terus sampai sore. namun, pada paruh akhir abad ke-19, para pegawai VOC mengenakkan pakian colonial berwarna putih dan keluar kantor jam 2 siang . mereka mengenakkan piyama batik setelah tidur siang dan makan masakan Indonesia.

Jadi aneh ketika ada yang menganggap kehidupan mereka di Indonesia pada dasarnya sama dengan kehidupan mereka di Belanda. C.W.Wormser adalah salahsatunya. ia hanya menuliskan mengenai pergaulanya dengan sesame imigran Eropa, keakraban dalam lingkup keluarga yang berkisar antara ibu dan para isteri, serta anggota keluarga yang menjunjung tinggi kerja keras dan selalu berhemat. Sangat mudah untuk mengindahkan catatan semacam ini, yang mengesampingkan keberadaan orang Indonesia. 

Bahkan ia tidak menyebutkan nyai-nyai yang setia atau pengganggu misterius dan selalu mengancam. Pada akhir abad ke-19, Wormster mencatat bahwa sebuah keluarga Belanda yang paling sederhan sekalipun memiliki satu sampai enam pelayan Indonesia yang hidup menurut kebiasaan Indonesia bersama anak dan isterinya. Dengan demikian, seorang Belanda biasnya hidup setidaknya dengan 12 orang Indonesia.

Foto-foto dan catatan yang menunjukkan imigran Eropa tengah mengenakkan kebaya dan kain sementara para laki-laki mengenakkan celana batik dan jaket tanpa kerah. Mereka berpose untuk sebuah pemotretan dengan para pelayan duduk bersila santai di lantai. Augusta de Wit menulis bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Indonesia dari kelas rendah untuk berjongkok dengan kedua telapak tangan terkatup ketika melewati orang Eropa seperti menghormati seorang ningrat Jawa. Bahkan, pegawai colonial Indonesia yang mengecap pendidikan Barat pun harus duduk dilantai ketika memberikan laporan pada pegawai Belanda muda.

Foto-foto dan catatan tersebut menggambarkan bahwa kehidupan social di Batavia. Perubahan budaya ini mengakibatkan strata sosialdan kebudayaan yang pernah ditinggal kan oleh VOC mulai luntur karen kehidupan imigran yang menyukai kebudyaan Indies yang lebih baik,ramah, sopan ketimbang budaya Eropa yg membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras, budaya, etnis, warna kulit, tinggkat ekonomi, social , budaya dan agama mereka. 

Banyak dari imigran Eropa mengikuti kebudayaan ini dikarenakan juga mereka memiliki isteri Asia atau Indonesia yang secara tidak langsung diimplementasikanya didalam lingkungan keluarga mereka. Yang berhubungan setiap hari. Anak-anak mereka juga tidak terlepas pengaruhnya dari orang tua mereka yang setengah Asia. Mereka kecil dan dibesarkan di lingkungan social yang budayanya budaya Timur.

Salah satu dari mereka adalah nyonya van Kloppenburg-Versteegh yang mengenakan pakaian khas Indonesia abad ke -19. Ia juga menulis tentang buku pengobatan herbalindonesia yang banyak digunakan oleh komunitas Eropa, Sejarah Perubahan sosial Budaya di Batavia Abad ke 19. Ini juga menandakan adanya pertukaran budaya dari budaya elite Eropa ke budaya Indies.

Iklan cetak bisa dipandang sebagai sumber opini yang apa adanya dari anggota komunitas Eropa dan sumber-sumber semacam itu selalu tersedia. Namun, perlu diingat bahwa pada masa itu pemerintah colonial menerapkan sistem sensor yang ketat pada semua bentuk pertanyaan publik maupun pribadi. Di zaman VOC, surat yang dikirim untuk seseorang kenalan di Eropa harus terlebih dahulu lulus pemeriksaan oleh petugas. Beberapa tulisan seperti Oud en Nieww Oost-Indien karya Valentijn mengalami penundaan penerbit. Karya Gubernur Jenderal van Imhoff, Nouvelles, bahkan dilarang terbit.

Daftar Pustaka

Buur, Dorothee. 1973-1290. Persoonlijke Documenten Nederlands-Indie/Indonesie (Dokumen Pribadai Hindia-Belanda/Indonesia). Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde

Encyclopedaedie van Nederlandsch-Indie Tt (Ensiklopedi Belanda-Hindia).'s-Gravenhage, Leiden: M. Nijhoff dan E.J Brill. 

Bruggencate, 1963 Nederlands-Engels woordenbook ( Kamus Belanda-Inggris). Ed. Ke-6 Groningen: J.B. Wolters.

Sejarah Pendidikan Pada Zaman Hindia Belanda (VOC) - Pada 1834, berkat VOC dan para missionaries berdiri sekolah pendidikan guru (kweekschool) Nusantara. Pendidikan guru ini mula-mula diselenggarakan di Ambon pada 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun (1864) dan dapat memenuhi kebutuhan guru pribumi bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Sekolah serupa diselenggarakan oleh zending di Minahasa pada 1852 dan 1855 dibuka satu lagi di Tanahwangko (Minahasa). 

Bahasa pengantar yang digunakan sekolah di Ambon dan Minahasa adalah bahasa Melayu. Sebagai kelanjutan dari Keputusan Raja, tanggal 30 September 1848, tentang pembukaan sekolah dasar negeri maka untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah-sekolah dasar tersebut dibuka sekolah pendidikan guru negeri pertamama di Nusantara pada 1852 di Surakarta didasarkan atas keputusan pemerintah tanggal 30 Agustus 1851. 

Pada waktu sebelumnya, pendidikan masa penjajahan VOC, Pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normaal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru Sekolah Desa. Sekolah guru di Surakarta ini murid-muridnya diambil dari kalangan priyayi Jawa. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dan melayu. Sekolah ini pada 1875 dipindahkan dari Surakarta ke Magelang. 

Setelah pendirian Sekolah guru di Surakarta berturut-turut didirikan sekolah sejenis di Bukitinngi (Fort de Kock) pada 1856, Tanah Baru, tapanuli pada 1864, yang kemudian ditutup pada 1874, Tondano pada 1873, Ambon pada 1874, Probolinggo pada 1875, Banjarmasin pada 1875, Makassar pada 1876, dan Padang Sidempuan pada 1879. jenis sekolah ini mengalami pasang surut karena adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga beberapa sekolah ditutup dengan alasan penghematan keuangan negara. Kweekscool yang ditutup terletak di Magelang dan Tondano pada 1875, Padang Sidempuan (1891), Banjarmasin (1893), dan Makassar (1895). 

Penutupan sekolah ini akibat dari malaise. Di Kweekschool, bahasa Belanda mulai diajarkan pada 1865, dan pada 1871 bahasa tersebut merupakan bahasa wajib, tetapi pada 18885 dan pada 1871 bahasa tersebut tidak lagi merupakan bahasa wajib. Pada dasawarsa kedua abad ke-20, bahasa Belanda bukan lagi hanya bahasa wajib melainkan menjadi bahasa pengantar. Pemerintah Hindia Belanda tidak banyak campur tangan terhadap pendidikan guru bagi golongan Eropa, dan diserahkannya kepada swasta. Pada akhir abad ke-19 pemerintah hanya menyelenggarakan kursus-kursus malam di Batavia (1871) dan Surabaya (1891). Oleh pihak Katolik didirikan kursus-kursus di Batavia, Semarang, dan Surabaya (1890).

Kesulitan-kesulitan penyelengaraan sekolah-sekolah bumi putera

Untuk melaksanakan putusan tahun 1884 itu, pemerintahan kolonial menghadapi dua macam kesulitan yaitu:

1. Kesulitan mengenai bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumi putera yang didirikan di tiap-tiap ibukota keresidenan.
2. Kekurangan tenaga guru.

Akirnya diputuskan, bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumi putera itu adalah syarat utama untuk berhasilnya sekolah-sekolah bumi putera itu adalah pembentukan golongan guru-guru Indonesia yang mendapatkan pendidikan baik, Sejarah Pendidikan masa Hindia Belanda. Maka sebagai usaha pertama untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di bukalah pada bulan april 1852 Kweeleschoci (sekolah guru) pertama di Surakarta. Di sekolah ini murid-muridnya pun terbatas pada anak-anak golongan bangsawan saja. Kelak menyusul sekolah-sekolah guru di kota-kota lainya.

Penyelengaraan sekolah bumi putera

Bangunan sekolah. Di pulau jawa bangunan-bangunan sekolah bumi putera didirikan oleh pemerintah. Biasanya mengambil tempat di halaman kabupaten. Meskipun masih sederhana, tetapi pada umumnya bangunan-bangunannya terpelihara, karenanya para bupati turut memperhatikan.

Di luar pulau jawa keadaanya tidak memuaskan. Sejak dahulu urusan sekolah itu dibebankan kepada rakyat,tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Beberapa tempat memakai bangunan sekolah, yang mirip sekali dengan sebuah gubuk yang disusun dari dahan-dahan dan kulit kayu.

Penyusunan kelas. Mula-mula murid duduk di tanah. Jadi bangku-bangku tidak ada sama sekali. Hal ini disesuaikan dengan adat pada ketika itu yang menentukan, bahwa orang rendahan harus duduk di tanah bila berhadapan dengan atasan(adat feudal).

Pembagian kelas tidak dikenal pada abad ke-19. Semua murid disatukan dalam ruangan besar. Menurut tingkatan kepandaiannya mereka di bagi-bagi dalam beberapa kelompok.

Isi rencana pelajaran. Isi rencana pelajaran terutama sekali di sesuaikann keharusan sekolah untuk mendidik calon-calon pegawai. Karena praktek menuntut dari pegawai, bumiputera penguasaan bahasa melayu, yang ketika itu dipakai sebagai bahasa resmi, maka disekolah disamping bahasa daerah diberikan juga bahasa melayu. Yang jelas menunjukkan sifatnya mendidik calon-calon pegawai ialah diberikannya mata pelajaran mengukur tanah. Ini dihubungkan dengan pelaksanaan tanam paksa, pada waktu menetapkan luas sawah masing-masing yang harus ditanami dengan tanaman-tanaman untuk pemerintah.

Pada semua mata pelajaran tampak adanya penyesuaian dengan keperluan dan kebutuhan kantor-kantor pemerintah. Anak-anak banyak diberi latihan mengambar peta lapangan. Berhitung soal-soal mengenai pajak tanah, administrasi gudang-gudang garam dan kopi, membuat macam-macam daftar, tanda bukti, yang sederhana dan sebagainya. Ilmu pertemuan tujuanya tentu bukan untuk memajukan pertanian rakyat, tetapi hanya menambah pengetahuan yang sekiranya berguna bagi pegawai.

Murid-murid. Sesuai dengan tujuan sekolah yakni terutama sekali mendidik calon-calon pegawai murahan, maka murid-muridnya tidak diambil dari rakyat petani biasa melainkan dari golongan priyayi, anak-anak pegawai, seperti: anak-anak bupati, wedana, juru tulis, mantri atau kepala desa. Dengan mendidik anak-anak dari golongan priyayi itu dikandung pula maksud, agar rakyat yang taat kepada kaum priyayi lebih mudah dipengaruhi, ini terjadi dipulau jawa.

Diluar pulau jawa keadaanya berbeda, di daerah minang kabau umpamanya, sekolah-sekolah bumi putera itu dapat juga dikunjungi oleh anak-anak pedagang dan petani. Murid-muridnya sebahagian besar terdiri dari anak-anak laki-laki,jumlah murid perempuan sangat sedikit. Adapun sebab-sebabnya yaitu:

1. Karena sifat dan tujuan sekolah.

2. Karena rakyat, yang masih bersifat kolot, berkeberatan terhadap adanya koedukasi.

Pada akhir 1877 sekolah-sekolah bumi putera di pulau jawa, di samping 12.498 murid laki-laki, hanya mempunyai 25 orang murid perempuan.

Lama belajar. Hal ini tidak ditentukan dengan pasti, murid-murid belajar sekehendak hatinya dan selama guru menggangap belum cukup pengetahuannya, ada yang dua tahun, dan adapula yang enam tahun. Lama belajar yang pasti baru ditentukan pada tahun 1893, tiga tahun untuk sekolah-sekolah kelas dua dan lima tahun untuk sekolah-sekolah kelas satu.

Wang sekolah. Wang sekolah dipulau jawa tidak sama dengan di luar pulau jawa, di luar pulau jawa ditetapkan enam tingkat pembayaran, paling tinggi F3, sebulan dan paling rendah 50 sen. Diluar pulau jawa wang sekolah tidak dipunggut, tetapi sebagai pengantinya, rakyat diberi tugas untuk mendirikan dan memilihara sekolah, serta membuat alat-alatnya tanpa diberi upah.

Sekolah Bumi Putra/muhammadteguh007

Tenaga guru. Tingkatan pengetahuan guru-guru dipulau jawapada umumnya mencukupi, kweekschool di Surakarta, kelak diikuti oleh yang lainnya menghasilkan guru-guru yang memiliki pengetahuan dan kecakapan yang layak - Sejarah Pendidikan Pada Zaman Hindia Belanda (VOC). Pada pemulaan sekali, ketika kweekschool belum menghasilkan guru-guru, maka yang diangkat menjadi guru-guru adalah sembarang orang saja, ada bekas mantra gudang, jurutulis, mantra gudang kopi, dan sebagainya yang hanya dapat membaca, menulis dan berhitung.

Diluar pulau jawa keadaan itu lebih menyedihkan lagi, suatu hal yang berpengaruh buruk pada pengajaran bumiputera adalah kelas-kelas yang terlalu besar, contoh: di ceram seorang guru harus memberi pelajaran kepada tidak kurang dari 285 orang murid. 

Daftar Pustaka

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Hollandsche_Indische_Kweekschool

2. Nugroho Notosusanto, sejarah nasional indonesia, Balai Pustaka, 2008.

Sejarah Masukya Jepang ke Indonesia - Awal masuk jepang ke Indonesia di latar belakangi oleh meletusnya Perang Asia Pasifik diawali dengan serangan Jepang menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawai) pada tanggal 7 Desember 1941. Hal ini membuat sekutu marah besar kepada jepang dan keesok harinya, yakni tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda (sekutu) mengumumkan perang kepada Jepang sehingga berkobarlah Perang Asia Pasifik.

Awal mula kedikdayan Jepang terhadap asia dimulai saat menyerbu Cina (1937) dan Indocina dengan taktik gerak cepat melanjutkan serangan ke sasaran berikutnya, yaitu Muangthai, Burma, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda (Indonesia). Inilah salah satu sejarah jepag masuk ke Indonesia. Namun di pihak lain untuk menghadapi agresi dan ofensif militer Jepang, yang dengan cepat menguasai sebagian asia ini pihak Sekutu membentuk pasukan gabungan yang dalam komando ABDACOM (American, British, Dutch, and Australia Command, gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Australia) di bawah pimpinan Letjen H. Ter Poorten yang juga menjabat Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL).

Karna jepang dalam taktik perang yang dilakukanya sangat hebat pada 1 Maret 1942, Jepang berhasil masuk dan meletakan serdadu-serdadunya di tiga titik di Jawa, yakni Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), serta Kranggan (Jawa Tengah).[1] Keadaan ini megakibatkan meningkatnya suhu politik di Indonesia kala itu. Keadaan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dalam sebuah pertemuan di Kalijati tanggal 8 Maret 1942.[2] 

Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan menempatkan Jepang sebagai penguasa baru atas Indonesia. Hak-hak kekuasaan ini memungkinkan Jepang membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando, yaitu tentara ke-16 di pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, tentara ke-25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan armada selatan ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Barat yang berpusat di Makassar. [3]

Pertemuan ini akhirnya memutus rantai kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang telah lama berkusa, yang berkuasa ratusan tahun di indonesia, seiring dengan belanda menyerah tanpa syarat kepada belanda, jepang sebagai penguasa baru Indonesia sesegera mungkin jepang menempatkan Pemerintah Militer Jepang sebagai penguasa baru Indonesia sementara waktu.

Di Indonesia, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat, Masukya Jepang ke Indonesia. Di awali dengan menguasai Tarakan selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia (Jakarta), Bogor terus ke Subang, dan terakhir Kalijati. Dalam waktu yang singkat Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang.

Sambil menunggu kedatangan para ahli pemerintahan sipil datang ke Indonesia dari jepang, Jepang membentuk pemerintah militernya. Jepang kemudian membagi kekuasaannya menjadi tiga wilayah komando yaitu: 

• Tentara 16 (Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta.
• Tentara 25 (Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Sumatra yang berpusat di Bukittinggi.
• Armada Selatan 2 (Angkatan Laut) memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berpusat di Makassar.

Pemerintahan pada wilayah masing-masing tersebut dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu. Tentara angkatan ke-16 (Angkatan Darat) pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di wilayah Jawa. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama adalah manusia. Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Jepang, mengingat niat awal mereka untuk menduduki kawasan Asia Tenggara adalah membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Raya.

Pada awal kedatangannya Jepang disambut baik oleh orang-orang Jawa yang beranggapan bahwa kedatangan tentara Jepang sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh sebab itu, ketika tentara Jepang mendirikan pemerintahan militernya orang-orang Jawa menerimanya dengan sukarela. Di samping itu, bagian propaganda (Sendenbu) Jepang telah pula melakukan aksinya dengan berbagai macam pendekatan terhadap rakyat, diantaranya; mendirikan Gerakan Tiga A dengan slogannya yang terkenal: Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia.

Mengangkat orang-orang pribumi dalam pemerintahan yang prinsip turun-temurunnya dihapuskan, menetapkan wilayah-wilayah voorstenlanden sebagai kochi (daerah istimewa). Tujuan utama ini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.[4]

Tujuanya agar tentara Jepang yang mendirikan pemerintah militernya dapat diterima oleh penduduk pribumi. Paahal sebenarnya tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang tehadap sekutu dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara.

Tujuan utama ini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Sejak membentuk pemerintahan militernya, Jepang membuat banyak sekali perubahan dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi di tingkat atas maupun di tingkat bawah.

Pada tanggal 1 Agustus 1942, dikeluarkannya undang-undang perubahan tata pemerintahan di Jawa, Jepang menetapkan bahwa seluruh daerah di Jawa dibagi menjadi Syu, Si, Ken, Gun, Son, dan Ku, kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kooti (kerajaan) dan Batavia sebagai Tokubetsu Si (ibukota pemerintah militer). Pembagian pulau Jawa atas provinsi-provinsi juga dihapuskan.

Inilah sekilas tentang masuknya jepang ke Indonesia, namun yang perlu di garis bawahi adalah dat yang saya temukan ini cenderung masuknya jepang ke Indonesia yang menduduki Pulau Jawa tahun 1942-1945. Namun jepang hanya sebentar di indonesia telah membawa banyak perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Jawa dan Indonesia pada umumnya. Periode ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan penting sejarah Indonesia.

Ilustrasi/muhzarkasi-bulungan.blogspot.com

Dalam Masa penjajahan jepang ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat, Sejarah Masukya Jepang ke Indonesia, namun akan tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat indonesia sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama. Inilah yang menyebabkan tidak bias memandang sebelah mata sejarah Indonesia yang hanya di jajah jepang tiga setengah tahun namun banyak sekali membawa perubahan bagi bangsa ini.

Notes

[1] Marwati Djoened Poesponegoro, dkk. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 2.

[2] Pertemuan di Kalijati tersebut menghasilkan perjanjian Kalijati yang merupakan penyerahan tanpa syarat dari pemerintahan kolonial Belanda terhadap tentara Jepang. Lihat Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid I (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 87-88; Onghokham. Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 279-280.

[3] M.C. Ricklefs. 1985. "A Historiografi of Modern Indonesia Since c. 1200". a.b Satriono Wahono, dkk. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 405-406.

[4] Cahyo Budi Utomo. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan Nasional hingga Kemerdekaan(Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 180.

Daftar Pustaka

Poesponegoro. Djoened Marwati.2008. Sejarah Nasonal Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka

Sejarah Proses Kedatangan VOC di Papua - Dengan kedaangan pedagang dan pelayar barat di perairan indonnesia bertambah banyakla kontak-kontak dengan papua seperti yang tercantum-cantum dalam erita-berita yang berasal dari pelayar tersebut, baik pelayar portugis maupun spanyol memberitakan bahwa mereka telah sampai di papua dan telah mengadakan kontak dengan raja pribumi papua. Ekspansi barat dalam hal ini tidak mengenal batasnya, harapan akan menemukan hasil-hasil yang berharga seperti emas dan rempah mendorong pelayar voc menjelajah sampai kai, aru, misool, waigeu, waigemo, ceram, bacan, dan sebagainya.

Ekspansi kerajaan ternate pada awal abad 17 telah mencapai seram, berturut-turut hikayat dan leliato dikirim sebagai penguasa oleh sultan munadar, kemudia pangeran ali telah memulai memungut upeti. Kontak serta hubungan kadang-kadang bersifat sahabat tetapi adakalanya bermusuhan. Lisabatta dan hatuwe menyerahkan bul bekti kepada ternate. Sewaktu tidore berperang dengan voc, sebuah ekspedisi dikirim untuk menghukum para pemuka seperti hatuwe, cebe, weda, waigeu, dan salawati.

Kebutuhan akan budak mendorong ekspansi ke papua. Menurut persetujuan rumbati (1652) beberapa daerah akan menyerahkan budak antara lain onin dan dan goram. Diberitakan bahwa pada tahun 1657 rakyat papua melakukan pemberontakan. Tapi pada tahun 1660 papua ada di bawah kekuasaan kerajaan tidore berdasarkan persekutuan abadi antara ternate, tidore dan bacan, maka bacan memasukkan misol kedalam lingkungan kekuasaannya. Pada 1662 rakyat goram melakukan pemberontakan terhadap kedatangan vinck. Berdasarkan kontrak pulau-pulau di papua menjadi lingkungan kerajaan tidore, dan kemudian menjadi daerah monopoli dari voc. Sejak itu voc mendukung usaha untuk memasukkan semua pulau papua di dalam wilayah tidore.

Proses integrasi daerah Maluku dan irian didorong oleh komunikasi baik yang berjalan dengan kekerasan maupun yang bersifat damai. Antara ternate, tidore, dan bacan terjadi persaingan untuk mendapatkan papua seutuhnya. Seperti misool, onin, raja ampat dan lain-lain. Sebaliknya diberitakan bahwa selalu ada perang atau serangan dari bangsa papua. Tindakan agresif yang selalu ada perang dan serangan dari rakyat pribumi tersebut, yang tersebut dalam istilah voc adalah sebagai perompakan atau pembajakan. Pihak voc sedang merintis daerah itu dan politiknya terutama ditujukan kepada ternate dan tidore, yaitu memakai keda kerajaan tersebut untuk mencakup daerah papua tersebut kedalam lingkungan monopolinya. Untuk menjamin hubungan itu diadakan konrak-kontrak dengan ternate, onon, polematte, mandarshah, dan kontrak baru dengantiga kerajaan secara langsung ternate, tidore dan bacan pada tahun 1667.

Persaingan dan pertentangan antara Negara-negara barat juga sampai ke daerah tersebut. Demam perintisan juga membawa banyak pelayar ke daerah papua seperti van diemen, ael tasman, james cook, William dampier dan pelayar terkenal lainnya juga telah sampai ke daerah itu. Munculnya kapal-kapal inggris cukup menimbulkan kekhawatiran pada belanda ang gigoh mempertahankan monopolinya dalam perdagangan rempah-rempah. Sebenarnya setelah diketahui bahwa papua tidak menghasilkan rempah-rempah maka perhatian terhadap papua kurang. Boleh dikatakan semua kontrak tersebut di atas menyangkut ekstirpasi, system untuk membatasi daerah tanaman cengkeh, pala, dan remph-rempah lainnya di pulau-pulau tertentu saja. Pelanggaran seperti yang dilaukan oleh pedagang Makassar di daerah misool dibalas dengan tindakan keras. Salawatti, misool dan onin di hajar, raja dan kapten laut salawatti serta kapten laut misool ditawan (1702).

Arena politik dalam wilayah Maluku dan papua penuh menunjukkan pergolakan yang disebabkan oleh pereutan lingkungan pengaruh di antara raja-raja, sejarah VOC di Papua. Sehubungan dengan itu rupanya kompeni tidak banyak campur tangan. Perebutan terjadi sekitar daerah suzereinitas atas misool, onin dan papua. Kekuasaan yang berkepentingan adalah ternate, tidore dan bacan.

Sejak tahun 1667 tidore telah memperoleh monopoli di pantai papua termasuk salawatti, namun untuk membuat hak itu efektif masih diperlukan dukungan kekuatan senjata. Meskipun tidore memiliki hak monopoli namun raja bacan masih memiliki pengaruh di misool. Ternate mengakui kekuasaan tidore baik di pantai utara maupun pantai barat dan selatan papua. Selanjutnya kompeni tidak menghalag-halangi sultan tidore dalam usahanya meluaskan supremasinya di papua. Dukungan kompeni itu diperkuat dengan penyerahan seram timur, seram laut, dan goram kepada sultan tidore.

Mengenai empat raja papua, selama abad 17 tidak banyak terdengar tentang peranannya. Banyak kontak dengan dunia luar disebut dalam pemberitaan sebagai peperangan dan pemberontakan. Baik yang dilakukan dari pihak luar maupun dari pihak papua sendiri. Pada tahun 1653 raja salawatti merompak ke ambonia, sultan bacan merompak dan menganngkut budak dari seram pada tahun 1659, pasukan papua di misool di bawah pimpinan kecil bulam merompak ke onin dan kai pada tahun 1690. Dalam menanggapi situasi perang itu vo atau kompeni banyak menyerahkan kepada tidore untuk bertindak. Kontrak-kontrak dai tahun 1703, 1709 dan 1728 tetap mengakui kekuasaan disebagian pulau-pulai dekat papua. Dalam menghadapi situasi yang penuh anarki tersebut sultan tidore merasa tidak mampu untuk mengendalikannya. Tidak mengherankan pada pemberitaan pada abad ke 18 masih banyak erdapat peperangan, pemberontakan dan perompakan yang dilakukan oleh bangsa papua (1731, 1757, 1766, 1767). Rupanya sejak tahu 1770 permusuhan terhadap dunia luar semakin meningkat dan bersama itu frekuensi perompakan meningkat pula. Yang menarik perhatian adalah adakalanya perompakan yang dilakukan oleh orang papua atas dorongan dari sultan tidore sendiri, seperti yang terjadi pada tahun 1731 di seram. Pengaruh raja itu semakin besar da ada renana padanya ntuk menangkap raja salawatti dan kapten laut misool. Karena pengaruh nya yang besar itu ditentangnya pula system ekstirpasi vo atau kompeni.

Dalam persekutuannya dengan baan sultan jamaluddin menghadapi ancaman dari ternate yang hendak memerang tidore. Dalam perlawanannya terhadap tidore, raja salawatti, waigeu, kapten laut misool mengerahkan pasukan papua untuk melakukan perompakan. Kekacauan yang terjadi kemudian mengundang kompeni untuk mengirim ekspedisi guna menghukumpara pengacau tersebut. Di antara yang dihukum tersebut ada orang-orang Makassar. Hal ini perlu dihubungkan dengan kehadiran pedagang-pedagang Indonesia yang sudah lama sebelum kedatangan bangsa barat melakukan perdagangannya di papua.

Dapat diduga bahwa ekspansi pengaruh monopolitas voc mendapat tantangan dari golongan mereka pada umunya dan kelompok orang kaya kususnya. Kedudukan orang-orang kaya di keffing sangat kuat sampai-sampai raja oni tertunduk padanya. Seorang diantaranya adalah laku. Sampai akhirnya dietahui oleh keitjs, utusan kompeni, bahwa orang kaya memiliki hak yuridiksi untuk berdagang di daerah pantai utara papua. Segera keijts menyatakan kesalahan voc dan tidak berhak untuk berdagang di papua. Karena pengakuan keitjs itu laku sangat baik terhadap keijts dan sebagai keijts diberi pertolongan, yaitu khusus diantar keraja onin.

Adapla orang kaya yang melakukan pemberontakan terhadap kumpeni dan lebih bersekutu dengan pedagang inggris. Haji umar dari blambangan membantu Herbert waktu dia berkunjung ke pulau itu pada taun 1774. Ekspedisi waylandt juga berjumpa dengan seorang orang kaya yang bernama lukman.

Dalam bagian kedua aba ke 18 keadaan politik mulai berubah. Pengaruh misool pada onin dalam periode kekuasaan bacaan merosot dan kedudukannya prakts bebas, yang ada hanya hubungan perdagangan dengan rakyat seram dan goram. Pengaruh vo di pantai utara papua hanya efektif selama ada dukungan kekuatan senjata, Kedatangan VOC di Papua. Rakyat di daerah papua itu siap mengikuti perintah sultan tidore apabila diajak mengadakan perompakan, akan tetapi apabila sultan itu hendak mengekang mereka dalam melakukan kegiatan tersebut, rakyat menentangnya. Lambat laun rakyat onin tersohor sebagai perompak.

Apabila perompakan itu dipandang dari kacamata voc dengan kepentingan monopoinya maka kegiatan itu dapat diangap sebagai gerakan agitasi luas yang hendak menembus segala maam pembataan atau pengekangan. Seagai gerakan bawah tanah yang dilakukan di lautan perompakan merupakan protes dan reaksi kuat terhadap penetrasi voc dan pedagang barat lainnya tidak jelas gejala tersebut dengan kenyataan bahwa banyak orang kaya orang kaya beroperasi di daera itu. Lagi pula dalam periode itu proses islamisasi sudah berjalan, sehingga seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia muncullah ideology yang dapat menjiwai rakyat menentang penetrasi kaum kafir. 

Daftar pustaka:

1. Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta: Balai Pustaka

2. Prof. Dr. Nasution, S, M.A. 2011. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

3. Madjid, Nurholish, 2003. Indonesia Kita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) - Pengertian RMS. Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. 

Pemerintah RMS yang pertama dibawah pimpinan dari J.H. Manuhutu, Kepala Daerah Maluku dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Mr. dr. Chris Soumokil dibunuh secara illegal atas perintah Pemerintah Indonesia, maka dibentuk Pemerintah dalam pengasingan di Belanda dibawah pimpinan Ir. [Johan Alvarez Manusama], pemimpin kedua [drs. Frans Tutuhatunewa] turun pada tanggal 24 april 2009. Kini mr. John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Tagal serangan dan anneksasi illegal oleh tentara RI, maka Pemerintah RMS - diantaranya Mr. Dr. Soumokil, terpaksa mundur ke Pulau Seram dan memimpin guerilla di pedalaman Nusa Ina (pulau Seram). Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Awal mula Kerusuhan RMS

Dalam bulan september 2011 Jendral Kivlan Zen purn. mengaku dalam wawancara dengan Global Post bahwa KERUSUHAN AMBON sebebnarnya REKAYASA dari para elit militer dan elit politik di Jakarta. Instruksi mereka kepada Jendrl Kivlan Zen itu untuk mendestabilisasi Maluku sescara politik dan ekonomis.Dalam skenario ini RMS dimempersalahkan dengan sengaja dan kambinghitamkan. Mereka memakai kalimat-kalimat seperti:

"Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.",

Padahal Jendral Kivlan Zen sendiri sekarang mengaku secara terbuka bahwa itu semua permainan elit politik Jawa dan elit militer Jawa. RMS dan umat Kristen dengan sengaja dikambinghitamkan, sedangkan tidak bersalah.Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. 

Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi, disiksa dan dianiyaya. Dipukul babakbelur oleh DENSUS 88 atas perintah Presiden SBY sendiri. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki.

TAPOL yang terbanyak di Indonesia pada saat ini terdapat di Maluku dan Papua. Hal ini menodah wajah NKRI sebagai demokrasi, sebab di negara-negara demokratis lain-lain didunia orang tidak dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara hanya tagal menaikkan lambang negara yang terlarang.

Dokumen Pemberontakan RMS di Maluku

Bahwa perjuangan kemerdekaan Maluku lewat proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) itu tidak akan merugikan hak hidup bangsa manapun juga, termasuk pemerintah Belanda dan pemerintah RI... (Ketua Eksekutif "Missi Rakyat Maluku", D Sahalessy dalam suratnya kepada BJ Habibie dan Jenderal Wiranto). Pernyataan di atas, merupakan materi surat resmi yang dikirim dari kantor 'pemerintahan pengasingan RMS' di De Klenckestraat 42, 9404 KW Assen-The Netherlands (telp 31592 352141), tertanggal 15 November 1998. Tembusan surat tersebut dikirimkan pula kepada Komnas HAM di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, EIR-International di New York dan sejumlah instansi internasional terkait serta dewan mahasiswa di Indonesia.

Dokumen surat - yang diungkap pula oleh mantan Kastaf Kodam VIII/Trikora Jayapura, Brigjen TNI (Purn) Rustam Kastor ini, secara jelas dan 'jantan' menyatakan keinginannya untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, di awal suratnya, D Sahalessy menulis sbb:...Atas kewajiban kami selaku Ketua Pelaksana Missi Rakyat Maluku dan Pejuang Kemerdekaan yang mendambakan Kemerdekaan dan Kedaulatan Nusa dan Bangsa Maluku, kami hadapkan 'Surat Pergembalaan' ini kehadapan Bapak-bapak.

Demi ketergantungan hidup manusia kepada Tanah Airnya dan Masyarakat Adatnya masing-masing, maka Pancasila dan Undang-undang Dasar '45, antara lain menegaskan bahwa "kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, maka setiap sistem penjajahan haruslah dihapuskan dari atas muka bumi, karena hal itu tidak sesuai dengan keadilan dan prikemanusiaan". Atas pernyataan ini, kami anjurkan agar Bapak-bapak menggarisbawahi "kekeliruan-kekeliruan" yang dilakukan Pemerintah RI dan ABRI di Maluku di luar sampaipun di tanah air Jawa sejak Juni 1950 hingga detik saat ini - Sejarah Republik Maluku Selatan (RMS).

Yang cukup menarik untuk dicermati, surat yang disampaikan kepada pemerintah RI - setahun sebelum terjadinya aksi pembantaian terhadap umat Islam di Kota Ambon, Idul Fitri, 19 Januari 1999 - itu, juga mengajukan lima tuntutan yang mesti dipenuhi, yakni:

1. Agar tindakan-tindakan eksploitasi dan Jawanisasi di Maluku dan lain-lain kepulauan di luar tanah Jawa dihentikan,
2. Agar tulang-belulang dari putra-putri Maluku yang terbunuh selama invasi militer RI di Maluku (1950-1967) itu dapat dikumpulkan untuk dimakamkan dalam suatu Taman Makam Pahlawan,
3. Agar tulang-belulang dari Mr. Doktor Christian Soumokil (Bapak Kebangsaan dan Pahlawan Keadilan Maluku) yang dibunuh secara rahasia oleh ABRI di pengasingan pada tanggal 12 April 1966 itu dapatlah dikumpulkan untuk dimakamkan di Maluku Tanah Air kami,
4. Agar semua usaha menuntut kemerdekaan Maluku lewat konstitusi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku janganlah ditindas atau dapatlah dibantu oleh ABRI,
5. Agar tindakan-tindakan polarisasi yang dilakukan lewat intelek Maluku golongan aparatip yang memfrustasikan perjuangan kemerdekaan Maluku di dalam maupun di luar negeri itu, dihentikan.

Selain surat tersebut, bukti-bukti awal yang menunjukkan terjadinya pemberontakan RMS di Ambon-Maluku, juga dapat diketahui dari dokumen 'bocoran'-nya - faksi lain di RMS -- yang menamakan dirinya sebagai "Presidium Sementara RMS Ambon."Pada tangal 14 November 1998, presidium tersebut mengeluarkan "Surat Perintah Tugas" No. 01/PS.04.1/XI/98, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Presidium, masing-masing bernama O. Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa. Isi surat tugas berupa perintah kepada D Pattiwaelappia (jabatan Ketua Komisi Bidang Komunikasi), A Pattiradjawane (Ketua Komisi Bidang Hukum) dan S. Saiya (Staf Komisi Bidang Komunikasi), untuk melaksanakan missi perjuangan RSM.

Kepada ketiga orang tersebut, diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Melakukan upaya-upaya diplomasi dan pendekatan dengan warga masyarakat Maluku di perantauan dalam rangka konsolidasi kekuatan dan penggalangan persatuan,
• Mengadakan koordinasi dengan tokoh-tokoh intelektual tertentu di kota atau daerah tujuan untuk membentuk perwakilan presidium atau pun organisasi perjuangan yang memungkinkan sesuai dengan kondisi setempat,
• Berusaha menghimpun dana secara sukarela dari warga setempat untuk mendukung kebutuhan pembiayaan program perjuangan,
• Melaporkan hasil pekerjaan secara berkala guna keperluan pengendalian dan evaluasi.

Surat tugas juga menyebutkan daerah tujuan yakni Jakarta, Surabaya, dan kota-kota tertentu di Pulau Jawa. Juga, ditentukan soal keberangkatannya yakni mulai 16 November s.d. media Desember 1998.Bersamaan dengan keluarnya surat tugas, Presidium Sementara RMS di Ambon membuat pula surat pengantar bernomer 02/PS.05.1/XI/98, perihal "Permohonan Bantuan", dilengkapi lampiran sebanyak sepuluh daftar. Isi surat diawali dengan kalimat antara lain:Pertama-tama, terimalah salam kebangsaan dan pekik perjuangan kita "Mena Moeria".

Dalam rangka itulah kami sungguh memerlukan support, baik moral maupun material terutama dari Bapak/Ibu yang memiliki kelebihan berkat Tuhan. Demikian dengan susah payah kami telah mengutus tiga orang teman ini, sambil mengharapkan uluran tangan Bapak/Ibu semua. Kami percaya bahwa semua saudara segandong di rantau tidak akan sampai hati membiarkan kami berjalan sendirian sebab 'potong di kuku rasa di daging'. Semoga Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita semua dengan kelimpahan berkat Sorgawi. Amatooo...

Dari Ambon, Presidium Sementara Republik Maluku Selatan (RMS) -- pada 14 November 1998 -- mengeluarkan 'Seruan' yang ditujukan kepada warga Maluku di Belanda.Seruan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Presidium Sementara RMS, masing-masing O Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa itu, diawali dengan kalimat:

"Kepada Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, putra-putri Maluku yang sementara berdiam di negeri Belanda."

Terimalah salam kebangsaan dan pekik perjuangan kita "Mena Moeria",

Dengarlah seruan kami dari jauh, dari Maluku, Tanah Tumpah Darah Kita: Saat ini, rakyat Maluku di Tanah Air sudah tidak sabar lagi untuk merdeka, Kebencian rakyat terhadap Pemerintah Indonesia sudah mencapai puncaknya,

Untuk sementara, kami harus mengambil tanggungjawab memimpin dan mengarahkan perjuangan di Tanah Air agar supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, yang nanti bisa menyusahkan banyak orang,Kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan saudara-saudara dari negeri Belanda dalam menyokong perjuangan ini agar kiranya dapat berjalan lancar dan sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama,Sesungguhnya perjuangan ini adalah tanggungjawab setiap anak Maluku, di mana pun berada. Karena itu, janganlah biarkan kami sendiri, Kami percaya bahwa nasib masa depan anak cucu kita ada di Tanah Air Maluku tercinta..

Bukti-bukti awal yang mengarah pada kesimpulan terjadinya gerakan pemberontakan RMS pada akhir tahun 1998, juga ditemui oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag. Dalam laporan khususnya yang disampaikan oleh Kantor Atase Pertahanan (Athan) KBRI Den Haag tertanggal 18 Desember 1998 -- ditandatangani Athan KBRI, Kol. Laut (E) Ir. Wahyudi Widajanto, MSc -- diungkapkan antara lain: Adanya informasi ihwal mulai tumbuhnya "embrio" kelompok RMS di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Selain itu, juga diungkap: Berita yang dimuat oleh Harian Belanda "Rotterdam Dagbland" (Selasa, 11 Januari 2000) yang intinya menyebutkan bahwa Pemerintah RMS di pengasingan mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan di daerah Maluku Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden RMS, F.LJ Tutuhatuwena. Dia mengatakan, bahwa upaya yang ditempuh adalah dengan membentuk suatu struktur organisasi yang dapat mengambil alih kekuasaan dari Jakarta.

Diinformasikan pula bahwa saat ini di Maluku telah berada beberapa puluh penganut dan simpatisan RMS yang diharapkan dapat merealisasikan cita-cita mereka. Skenario yang mereka inginkan adalah pengambilalihan kekuasaan tanpa kekerasan dengan memanfaatkan krisis ekonomi dan politik di dalam negeri saat ini.Untuk itu, telah dibentuk suatu kabinet bayangan dengan tugas menjaga agar kehidupan masyarakat Maluku terus berjalan normal apabila pemerintah di Jakarta jatuh. 

Tugas berikutnya adalah melucuti dan membubarkan tentara Indonesia yang masih berada di Maluku. Hingga kini bantuan dari masyarakat Maluku di Belanda adalah bantuan nasihat dan keuangan, dan belum ada permintaan bantuan senjata dari Maluku, Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Selanjutnya, pada 19 Desember 1998 yang akan datang di Barneveld, Belanda akan diselenggarakan pertemuan antara RMS dengan Badan Persatuan Maluku sebagai pendukung RMS dengan tujuan untuk membicarakan rencana aktivitas apa yang akan ditempuh selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan SK Menkeh RI No. M. 01.iZ.01.02 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pembebasan Keharusan Memiliki Visa Bagi Wisatawan Asing, pihak Athan KBRI Den Haag menganalisisnya: sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh kelompok RMS untuk menyusupkan kaki tangannya - yang notabene mereka kemungkinan besar tidak terdaftar sebagai anggota kelompok RMS ke Indonesia untuk berkunjung. Selanjutnya, mereka itu "menghilang" di tanah air dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan kita di tanah air. Orang-orang inilah yang kemungkinan besar merupakan pioner tumbuhnya kembali kelompok RMS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

· Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan(Edisi Revisi), UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

· Buku LKS Sejarah Kelas XII Semester I

Kebijakan Politik Islam Jepang di Indonesia - Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon's Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla'ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia.

Jepang mencoba memanfaatkan kondisi Indonesia, umat Islamnya agar tumbuh dan bergantung pula kepada Jepang. Digariskanlah kebijakan yang bersifat depolitisasi umat Islam. Partai Politik dan Organisasi sosial pendidikan di atas, dilarang mengadakan aktivitas organisasinya.

Sebagai substitusi, dan sekaligus diharapkan mampu memobilisasi potensi umat Islam dibentuklah Shumubu – Kantor Urusan Agama, yang dipimpin oleh Kolonel Horie, pada akhir maret 1942. Terlihat betapa cepatnya antara pendudukan dengan pembentukan Shumubu. Dengan demikian Jepang telah lama memprogramkannya.

Shumubu yang dipimpin oleh tentara Jepang, ternyata tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Hoesein Djajadiningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan Ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim.

Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapakan Shumubu tidak saja mampu memobilitaskan massa umat Islam, melainkan juga logistik. Tetapi dengan diplomatis sekali mengenai pengakuan Gunseikan terhadap Ulama. Didasarkan perlunya Ulama memahami budaya Jepang, dan segenap tata kehidupan Jepang. Dari pemahaman ini agar dikembangkan kepada generasi muda. Secara tidak langsung Gunseikan meminta kesadaran dan kecintaan terhadap Jepang. Selanjutnya dari kecintaan akan menumbuhkan pengorbanan untuk Jepang.

Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasiTiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia), Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra). Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, sebagai bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Demikianlah upaya Jepang dalam menciptakan kondisi baru, depolitisasi umat Islam Indonesia - Kebijakan Politik Islam Jepang di Indonesia. Dimatikan kesadaran politik Indonesia Merdeka, dibangkitkan kesadaran baru, dialihkan kecintaan berorganisasinya bukan untuk Islam semata, tetapi juga kepada aktivitas memenangkan perang Jepang dengan slogannya Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Kebijakan politik mematikan organisasi sosial politik umat Islam, dan membangun wadah baru dengan change target, agar umat Islam mendukung tujuan pembaharuan Jepang atas Indonesia. Upaya pembaharuan yang demikian itu dapat diprediksikan Jepang akan menemui kesulitan dalam mengaplikasikan change strategi-nya. Apalagi Jepang melihat kenyataan perangnya, menghadapi serangan balik Sekutu yang tidak dapat dibendung lagi. Jepang menderita kekalahan di semua medan. Jepang merasa perlu mengadakan pendekatan baru terhadap pimpinan nasional yang benar memiliki massa rakyat yang kongkrit.

Setiap kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide and rule – pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang, bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan : Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).

Untuk umat Islam diizinkan membangun kembali Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) (4 September 1942) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia – Masyumi (November 1943), namun Jepang juga menciptakan Pusat Tenaga Rakyat – Putera (Maret 1943). Bila MIAI dipimpin oleh Wondoamiseno dari PSII, Masyumi dipimpin K.H. Hasyim Asy'ari dari NU, sedangkan Putera dipimpin oleh empat serangkai, dengan ulamanya K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, selain Bung Karno (PNI), Bung Hatta (PNI Baru) dan Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa). Dari penempatan Ulama yang berbeda-beda organisasinya yang dipimpinnya, terlihat adanya pemahaman Jepang bahwa setiap pembaharuan tanpa ada ikut sertanya Ulama di dalamnya, akan menemui kegagalan. Tetapi dari pemecahan itu pula terbaca upaya devide and rule-nya Jepang terhadap potensi umat Islam.

Dari sisi lain, kebijakan pembubaran MIAI diikuti dengan pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943, terbaca pengalihan kepercayaan Jepang kepada Ulama NU. Pimpinan utama organisasi ini, diserahkan kepada Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama.

Dalam aktivitas hariannya diserahkan kepada Ketua Mudanya, Wahid Hasyim, putera K.H. Hasyim Asari seperti halnya dengan Shumubu di atas. Sekalipun terjadi seperti Shumubu lagi, namun Jepang mengandalkan kharismatinya Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari walaupun secara fisik tidak aktif dalam Shumubu, maupun Masyumi, namun dengan didelegasikannya kepada Wahid Hasyim, kedua organisasi tersebut akan dapat berjalan seperti yang diharapkan Jepang.

Hal ini dipertimbangkan sesuai Nippon's Islamic Grass Root Policy yang diarahan kepada memobilitaskan massa dan materi umat Islam dari desa, maka Jepang melihat NU sebagai organisasi pemilik massa desa. oleh karena itu, ditumpahkan kepercayaan Jepang kepada pimpinan jamiah NU.

Disamping itu, Jepang juga membangun Mahkamah Tinggi Islam Indonesia- Kaikyoo Kootoo Hooin, dan Balai Penyelidikan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunka Kenkyuu Zyo, serta Perpustakaan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunken Syo. Untuk pengumpulan dana umat Islam, dibentuklah Baitul Maal, Kebijakan Politik Islam Jepang di Indonesia. Sepintas Jepang benar-benar akan menegakan Syariah Islam, dan akan mencerdaskan umat Islam. Dibalik kebijakkan ini, tetap terselip kepentingan kepenjajahannya dalam mengeksploitasikan potensi umat.

Kesemuanya ini merupakan bagian dari sistem persenjataan sosial (sisos) dari Jepang, lebih menginginkan dengan pendekatan budaya dalam merangkul umat Islam. Tentunya Jepang belajar dari pengalaman para penjajah Indonesia terdahulunya. Disisi lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap dalam perpecahan. Masyumi kontra Putera. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA :

Ahmad Mansyur Suryanegara. 1996. Pemberontakan Tentara PETA Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan. Yayasan Wira Patria Mandiri Jakarta, hal : 75 – 93

http://menuliscom.blogspot.com/2013/09/islam-indonesia-pada-masa-pendudukan.html

http://www.bimbie.com/pengaruh-jepang.html

Sejarah Gerakan Serikat Buruh Indonesia Masa Kolonial Belanda - Ini merupakan periode organisasi dini, dikarakterisasi oleh kehati- hatian, beberapa keragu-raguan dan kesabaran. Namun, setelah beberapa tahun, gerakan yang baru lahir ini menjadi sadar akan kekuatan dan kemampuan-kemampuannya; kehati-hatian dan kesabarannya digantikan oleh kenekadan dan radikalisme. Perubahan itu terutama merupakan hasil dari propaganda sosialis dan komunis, tetapi ia juga ditimbulkan oleh sikap kaku di satu pihak dari para majikan Belanda yang menjalankan seluruh perekonomian negeri itu, dan di pihak lain, dari Pemerintah Kolonial yang tidak siap untuk menghadapi suatu gerakan seperti itu.

Kerja upahan telah diberlakukan di Indonesia sekitar tahun 1870. Baru pada awal abad ke duapuluh kaum buruh Indonesia mencapai kedudukan dimana mereka dapat melahirkan suatu gerakan terorganisasi, yang bertujuan memajukan standar hidup mereka, dan, -pada umumnya, pada emansipasi kelas pekerja Indonesia yang bebas. Ini tampaknya disebabkan oleh tersebar luasnya buta-huruf dan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan kaum buruh - Sejarah Gerakan Serikat Buruh Indonesia, kelangkaan para tukang ahli dan kaum buruh trampil lainnya, dan kekurangan para pemimpin serikat buruh yang berkemampuan.

Organisasi Masa Penjajahan Jepang di Indonesia - Ada berapakah organisasi yang ada pada masa Jepang ada di Indonesia? Ya, kali ini pembahasan sejarah kita akan membahas mengenai berbagai organisasi yang ada di masyarakat pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa yang akan kita bahas lebih jauh yaitu mengenai gerakan 3A, pusat tentara rakyat (putera), dan juga jawa hokokai.

A. Gerakan 3A

Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Sjamsuddin. Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. 

Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.

Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.

B. Pusat Tentara Rakyat (Putera)

Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur. Tujuan Putera menurut versi Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. 

Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Oleh karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang terpenting adalah memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.

Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka menyukseskan Perang Asia Timur Raya, Organisasi Zaman Penjajahan Jepang. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. 

Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan pejabat bagian propaganda. Akan tetapi, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini disebabkan, antara lain,

• keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis;
• keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan tersebut.

Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.

C. Jawa Hokokai

Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada.

Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti.

Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatan - kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut.

1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
2. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa.
3. Memperkukuh pembelaan tanah air.

Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun, bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok profesi, Sejarah Organisasi Zaman Penjajahan Jepang di Indonesia. Jawa Hokokaimerupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan menjadi alat bagi kepentingan Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Wardaya. 2009. Cakrawala Sejarah Program IPS Kelas XI. Jakarta. Penerbit Pusat Perbukuaan Departemen Pendidikan Nasional.

Wayan, I Badrika. 2006. Sejarah untuk SMA jilid 2 kelas XI Program IPS. Jakarta. Penerbit Erlangga

Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia - Dalam tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gubernur Jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes Van den Bosch, yang diserahi tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama system pajak tanah berlangsung. Dalam membebankan Van den Bosch dengan tugas yang tidak mudah ini, pemerintah Hindia Belanda terutama terdorong oleh keadaan yang parah dari keuangan negeri Belanda.

Hal ini disebabkan budget Pemerintahan Belanda dibebani hutang-hutang yang besar. Oleh karena masalah gawat ini tidak dapat di tanggulangi oleh negeri Belanda sendiri, pemikiran timbul untuk mencari pemecahannya di koloni-koloninya di Asia, yaitu di Indonesia. Hasil dari pada pertimbangan-pertimbangan ini adalah gagasan system tanam paksa yang di intruduksi oleh Van den Bosch sendiri.

1) Sejarah singkat kemerdekaan filipina

2) Pengertian sistem tanam paksa

3) Politik etis

4) Makalah sistem tanam paksa

5) Latar belakang timbulnya sistem tanam paksa

6) Sistem sewa tanah

7) Ketentuan sistem tanam paksa

8) Pelaksanaan sistem tanam paksa

9) Latar belakang sistem tanam paksa

Pada dasarnya system tanam paksa ini, yang selama zaman belanda terkenal dengan nama cultuurstelsel, berarti pemulihan system eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang-perangsang positif, yaitu setelah mereka melunasi kewajiban pembayaran sewa tanah (land rent) maka mereka dapat memperoleh hasil bersih dari penjualan-penjualan hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Kegagalan system pajak tanah meyakinkan Van den Bosch bahwa pemulihan system penyerahan wajib perlu sekali untuk memperoleh hasil tanaman dagang yang dapat di ekspor keluar negeri.

Lagi pula, pengalaman selama sistem pajak tanah berlaku telah memperlihatkan bahwa pemerintahan kolonial tidak dapat menciptakan hubungan langsung dengan petani yang secara efektif dapat menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu pripara bupati-bupati dan kepala desa. Artinya ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku didaerah pedesaan masih perlu dimafaatkan jika hasil-hasil yang diharapkan ingin diperoleh.

Sistem tanam pakasa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagang untuk diekspor ke pasar dunia. Walaupun system eksploitasi VOC dan system tanam paksa terdapat persamaan, khususnya dalam hal penyerahan wajib, namun pengaruh system tanam paksa atas kehidupan desa di jawa jauh lebih dalam dan jauh lebih mengoncangkan dari pada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad.

Ciri utama dari system tanam paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang mereka lakukan selama system pajak tanah berlaku. Van deb bosch mengharapkan agar dengan pungutan-pungutan pajak dalam bentuk natura ini tanaman dagang biasa dikirimkan ke Negara Belanda untuk di jual disana kepada pembeli-pembeli dari Amerika dan seluruh eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha belanda.

Selama system pajak tanah masih berlaku antara 1810 dan 1830 penanaman dan penyerahan wajib telah di hapus terkecuali untuk daerah parahiangan di Jawa Barat. Di daerah ini rakyat Parahiyangan di wajibkan untuk menanam kopi, khususnya di daerah-daerah pengunungan yang masih kosong. Pajak yang mereka wajib bayar kepada pemerintahan kolonial adalah dalam bentuk kopi yang mereka hasilkan, sedangkan segala macam dalam bentuk pajak lainya dibebaskan, kecuali yang mereka harus bayarkan secara tradisional kepada para bupati.

Dalam sistem tanam paksa azas yang di terapkan pada daerah parahiyangan ini direncanakan untuk di terapkan di seluruh pulau jawa. Khususnya diharapkan agar sistem penanaman paksa ini dapat meningkatkan produksi tanaman dagang di seluruh pulau jawa sampai tingkat yang di capai daerah parahiyangan, yaitu yang rata-rata dapat menghasilkan f.5 per satu rumah tangga.

Dalam salah satu prasaran yang telah ditulis Van den Bosch sebelum ia dikirim ke Indonesia, terdapat suatu perkiraan bahwa produksi tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.5 sampai f.20 juta setiap tahun, jika sistem tanam paksa yang di praktekkan di parahiyangan juga diintroduksi di daerah-daerah lainnya. Van den Bosch yakin paksaan yang dijalankan oleh VOC adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman dagang untuk pasar eropa, karena ia menyaksikan bahwa perkebunan-perkebunan eropa yang memperkerjakan tanaga-tenaga yang bebas dapat bersaing dengan perkebunan-perkebunanan di pulau Jawa.

Di lain pihak Van den Bosch berkeyakinan bahwa penghapusan sistem pajak tanah dan penggantian sistem ini, dengan penyerahan wajib, juga akan menguntungkan para petani, karena dalam kenyataannya pajak tanah yang perlu dibayar oleh para petani sering mencapai jumlah sepertiga sampai separoh dari nilai hasil pertaniannya. Jika kewajiban pembayar pajak tanah ini digantikan dengan kewajiban untuk menyediakan sabagian dari waktu kerjanya untuk menanam tanaman dagang, misalnya 66 hari dalam setahun, maka kewajiban ini akan lebih ringan dari pada kewajiban membayar pajak tanah.

Pelaksanaan

Ketentuan-ketentuan pokokdari sistem tanam paksa tertera dalam Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834, no. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di pulau jawa, berbunyi sebagi berikut:

1. Persetujuan-persetujuan akan diadaka dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagang yang dapat dijual dipasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang di perlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang di sediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagang yang dihasilkan ditanah-tanah yang disediakan, wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagang yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagang yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Di atas kertas ketentuan-ketentuan di atas memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat, walaupun orang pada prinsipnya dapat mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsure paksaan yang terdapat dalam sistem tanam paksa itu, Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia. Dalam praktek pelaksanaan sistem tanam paksa sering sekali jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok, sehingga rakyat banyak dirugikan, kecuali mungkin ketentuan-ketentuan nomor 4 dan 7 tersebut diatas.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 maka setiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian dari tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagang harus di dasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan.

Akan tetapi dalam kenyataan ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Jelaslah kiranya bahwa dalam hal ini pemerintah kolonial mengunakan atau lebih tepatnya menyalahgunakan, kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan sebagian dari tanah mereka untuk tujuan sistem tanam paksa.

Daftar Pustaka

Nugroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka, 1993.

www.tanam-paksa.com