Pemerintahan pada Zaman Reformasi Indonesia - Zaman Reformasi dimulai sejak dijatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yang kemudian dipimpin oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

A. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Pemerintahan B..J. Habibie dimulai sejak lengsernya Soeharto dari kedudukannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung selama satu tahun, karena naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. 

Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, banyak bermunculan media massa, kebebasan berasosiasi organisasi pers. Dimana hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru. Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP. Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR.

Pada masa pemerintahan Habibie terjadi masalah hak asasi manusia di Timor Timur. Habibie mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sekitar 78,5% rakyat Timor-Timur memilih merdeka, sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih lepas dari NKRI. Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. 

Berbeda dengan keadaan sosial, Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal. Isu santet menghantui masyarakat kemudian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga dengan Papua semakin keras keinginan membebaskan diri. Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden.

Bj Habibie

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, "dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Pada hari yang sama Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

B. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dipicu juga dari penolakan MPR atas laporan B.J. Habibie, Pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa gusdur, dimasa pemerintahannya dilingkupi berbagai masalah yang merupakan warisan dari masa orde baru. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan membentuk kabinet kerja. 

Selanjutnya membentuk dewan ekonomi nasional yang berwenang di bidang ekonomi. Pembentukan dewan ekonomi nasional ini diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian yang terjadi, khususnya masalah inflasi yang terjadi di Indonesia. Selain itu, untuk masalah lain yaitu masalah antar umat beragama, Abdurrahman Wahid menetapkan agama Kongucu diperbolehkan. Hal ini dapat ditandai dengan perayaan Barongsai yang diperbolehkan. 

Selain itu, menetapkan tahun baru imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini semakin mengokohkan toleransi antar umat beragama. Namun selama masa pemerintahannya, gusdur pernah mencoba membubarkan partai golkar karena dianggap sebagai warisan pada masa orde lama. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud karena dianggap bertentangan dan tidak memiliki ketentuan hukum.

Pada masa jabatan yang sangat singkat, gusdur sering sekali melakukan kunjungan keluar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan Negara-negara yang beliau kunjungi, Pemerintahan pada Zaman Reformasi di Indonesia. 

Gusdur juga melakukan perdamaian dengan Israel. gusdur adalah orang menjunjung tinggi kebebasan umat beragama, menekankan bahwa Islam tidak boleh memandang segala sesuatu yang berbau Barat adalah kesalahan. Bekerja sama dengan Israel bukan berarti membenci atau melucuti dukungan Palestina. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 3 tahun dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarnoputri.

C. Masa Pemerintahan Megawati

Megawati dilantik menjadi presiden republik indonesia pada tanggal 23 juli 2001. Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 MILIAR. 

Dalam mengatasi masalah ini Megawati meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp116,3 triliun. Dengan demikian utang luar negri indonesia berkurang menjadi US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja.

Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu, menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama karena terkait dengan masalah keamanan, seperti dalam kejadian pemboman beruntun sejak tahun 1998 sampai tahun 2002.

Masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram di bawah kabinet gotong royong ini. Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun akibatnya dalam pemilihan Presiden secara langsung Rakyat menaruh harap perubahan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

D. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Kepemimpinan Pak SBY periode 2004-2009 dan 2009-2014 sudah barang tentu sangat berbeda. Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut; menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 jutajiwa) pada tahun 2009, mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) di tahun 2009, dan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009. 

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Pada masa pemerintahan SBY – Boediono (2009-2014), memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dari masa pemrintahan sebelumnya, Periode 2009-2014, Pak SBY banyak melakukan perubahan kebijakan khususnya di bidang perekonomian antara lain adalah mengganti pola kebijakan perekonomian yang selama ini mengarah ke Amerika Serikat (arah ini sudah di anut sejak era Orba –sebut saja America's Way), ke arah China (China's Way). Satu hal yang paling menonjol dalam "China's Way" adalah agresifitas yang dimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata dan konsisten tanpa pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. 

Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya - Sejarah Pemerintahan pada Zaman Reformasi Indonesia. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000. Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. "Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan," tutur SBY dalam sebuah acara.

Daftar Pustaka

Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Nasional 10: Zaman Reformasi. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA

Lesmana, Tjipta. 2009. DARI SOEKARNO SAMPAI SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia